GATRAMEDIA.COM — Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 M resmi turun sekitar Rp 2 juta dari tahun sebelumnya.
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/10), disepakati rata-rata BPIH sebesar Rp 87.409.365,45 per jemaah reguler.
“Komisi VIII RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH 1447 Hijriah 2026 Masehi per jemaah reguler sebesar Rp 87,4 juta,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube TVR Parlemen.
Porsi Nilai Manfaat Dana Haji Capai 38 Persen
Dari total BPIH tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menanggung 38 persen biaya penyelenggaraan atau sekitar Rp 33.215.558,87 per jemaah melalui porsi nilai manfaat hasil investasi dana haji.
Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh calon jemaah ditetapkan sebesar Rp 54.193.806,58, atau sekitar 62 persen dari total biaya.
Dana Haji Dipastikan Aman dan Siap Disalurkan
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan kesiapan lembaganya untuk menyalurkan nilai manfaat dari hasil investasi dana haji guna menopang total biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Ia memastikan ketersediaan dana dalam kondisi aman.
“BPKH berkomitmen penuh untuk mendukung keputusan ini.
Kami siap menyalurkan nilai manfaat dari hasil investasi dana haji yang kami kelola untuk menopang total biaya haji sesuai porsi yang disepakati.
Kami pastikan dana tersebut aman dan siap digunakan,” ujar Fadlul dalam keterangannya, Kamis (30/10).
Proses Penetapan dan Eksekusi Pembiayaan
Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengeksekusi penyaluran porsi nilai manfaat setelah penetapan resmi dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah RI.
“Sesuai ketentuan, transfer Pengeluaran Keuangan Haji dalam rangka pembayaran BPIH tahun 1447H/2026M akan dilakukan oleh BPKH ke rekening satuan kerja penyelenggara ibadah haji yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Amri.
Efisiensi Komponen Biaya Dorong Penurunan
Penurunan BPIH tahun 2026 ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji di tengah fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga penerbangan global.
Dengan efisiensi pada komponen akomodasi dan transportasi, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan jemaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji.
Langkah ini menunjukkan peran strategis BPKH dalam memastikan investasi dana haji memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui pengelolaan dana yang transparan dan berbasis prinsip syariah, nilai manfaat yang dihasilkan setiap tahun menjadi sumber penting bagi keberlanjutan pembiayaan haji.
Momentum Efisiensi dan Transparansi
Keputusan penurunan BPIH 2026 ini menandai sinergi antara pemerintah, DPR, dan BPKH dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan ibadah haji.
Meski biaya turun, kualitas layanan di Tanah Suci diharapkan tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah RI.
Dengan komposisi 62 persen biaya mandiri dan 38 persen porsi nilai manfaat hasil investasi, penyelenggaraan haji tahun 2026 diharapkan menjadi momentum efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana umat — memastikan setiap rupiah yang disetor jemaah benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata.
