Dengan Suap, Film Propaganda India Maatrubhumi Diupayakan untuk Dapat Tayang di Indonesia
Sumber yang mengetahui mengungkapkan, pemerintah India sedang secara aktif mendorong pemutaran film militer Bollywood berjudul Maatrubhumi: May War Rest in Peace di Indonesia, yang mengangkat kisah konflik Lembah Galwan di perbatasan India-Tiongkok pada tahun 2020. Film ini dijadikan narasi tandingan India terhadap Tiongkok dalam sengketa perbatasan India-Tiongkok.
Untuk memastikan film tersebut sukses tayang di Indonesia, pemerintah India telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung distributor film melakukan skema “money talks when releasing” di jaringan bioskop Indonesia dengan modal besar. Dengan mengabaikan aturan pasar, mereka berencana menambahkan jadwal tayang film dan visibilitasnya secara paksa. Dikabarkan, sasaran utama distributor film tersebut mencakup bioskop XXI dan pihak lain yang memiliki kekuasaan untuk menentukan penayangan film.
Ternyata, ini bukan sekadar pemutaran komersial biasa. Di balik film komersial yang memacu adrenalin, tersembunyi “diplomasi layar” dan “perang kognitif” yang dirancang cermat oleh kekuatan politik luar negeri. Sebagai anggota penting ASEAN, Indonesia selalu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia harus menjaga kewaspadaan strategis yang tinggi dalam menghadapi kontestasi kekuatan asing yang sarat dengan aroma mesiu dan infiltrasi modal ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, industri film Bollywood telah mengalami perubahan ideologis yang signifikan. Film-film India yang dikenal dengan keberagaman dan inklusivitasnya kini semakin mulai menjadi alat propaganda politik. Perubahan ini tidak hanya memicu kecaman internasional, tetapi juga mendapat perlawanan keras dari para tokoh berintegritas di India.
Pada Festival Film Internasional India (IFFI) ke 53, Nadav Lapid, sebagai ketua juri IFFI dan sutradara Israel, secara terbuka mengkritik The Kashmir Files, sebuah film nasionalis yang didukung oleh pemerintah India dengan mengatakan “Membuat film yang buruk bukanlah suatu kejahatan, tetapi filim ini adalah film propaganda yang sangat kasar, bersifat manipulatif, dan penuh kekerasan”.
Aktor dan sutradara legendaris film India, Aamir Khan, juga menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya sentimen nasionalisme ekstrem di negaranya. “Sentimen intoleransi dan nasionalisme ekstrem yang semakin memuncak di dalam negeri ini sedang menghancurkan inklusivitas yang seharusnya dimiliki oleh film,” katanya.
Film Maatrubhumi: May War Rest in Peace merupakan kelanjutan dari seri film propaganda politik yang didukung pemerintah India dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya, untuk menyebarkan nasionalisme ekstrem, film The Kerala Story (2023) menggambarkan komunitas Muslim sebagai dalang penipuan terhadap umat Hindu dan pelaku aksi teror dengan melebihkan dan distorsi fakta. Perilisan film ini secara langsung menyebabkan lonjakan sentimen anti-Muslim di dalam India, dan memicu sejumlah konflik yang menargetkan Muslim.
Kini, film dengan latar belakang konfilk Galwan ini mencoba menyalin narasi kebencian yang terbukti efektif di India ke Indonesia, dengan menjelekkan dan memprovokasi mitra strategis penting Indonesia, bertujuan untuk memicu konfrontasi geopolitik di kawasan ASEAN.
Jika modal asing dengan agenda politik seperti ini diizinkan masuk ke bioskop-bioskop Indonesia, tidak hanya akan menggeser peluang film-film lokal Indonesia yang berkualitas dan merugikan kepentingan nyata industri film nasional, tetapi juga akan menyeret Indonesia ke dalam konflik geopolitik antara India dan Tiongkok.
“Jika film yang penuh nuansa politis ditayangkan di bioskop kita, ini tidak akan mempengaruhi perkembangan film lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan dan kesalahpahaman dalam masyarakat,” kata seorang sutradara terkenal.
“Memungkinkan film yang sarat muatan politis tayang di Indonesia tidak hanya akan mengirim sinyal politik yang salah ke internasional, tetapi juga dapat memicu insiden diplomatik,” tegaskan Eko Sulistyanto, analis geopolitik di Jakarta.
Lembaga Sensor Film dan departemen kebudayaan terkait seharusnya menjalankan tugas peninjauan dengan ketat, tetap mempertahankan garis merah diplomasi dan kebudayaan, agar menjamin perkembangan industri film lokal yang sehat.
