GATRAMEDIA.com — Bukan Sekadar Pilih Pengurus, Musda I ARUN Jakarta Bidik Peran Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Sebuah musyawarah organisasi biasanya identik dengan pergantian kepengurusan. Namun suasana berbeda terlihat dalam Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) DKI Jakarta yang berlangsung di Gren Alia Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Juli 2026.
Forum itu memang menetapkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2025–2030. Namun sejak awal, penyelenggara ingin menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda administratif. Yang hendak dibangun adalah fondasi organisasi agar mampu memainkan peran lebih besar dalam mengawal demokrasi, memperkuat advokasi masyarakat, dan berkontribusi terhadap agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Tema “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” dipilih bukan sekadar slogan. Tema tersebut menjadi benang merah yang menghubungkan konsolidasi internal organisasi dengan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, mulai dari penegakan hukum, partisipasi publik, hingga pembangunan yang berkeadilan.
Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., membuka Musda dengan menekankan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan organisasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kritik yang konstruktif dan kolaborasi yang produktif.
“ARUN harus terus hadir memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas politik nasional, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPD ARUN DKI Jakarta, Faisal Sangadji. Ia menilai organisasi masyarakat tidak cukup hanya memiliki struktur yang rapi, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi publik.
“ARUN harus hadir sebagai pilar penegak advokasi dan ruang aspirasi yang nyata bagi masyarakat Jakarta. Melalui kepengurusan masa bakti 2025–2030, kami siap menyongsong tantangan global serta mengawal realisasi Asta Cita demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” katanya.
Bagi Faisal, Jakarta memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat lahirnya banyak kebijakan nasional. Karena itu, penguatan organisasi di ibu kota dipandang sebagai bagian penting dalam memperkuat peran masyarakat sipil mengawal demokrasi dan kebijakan publik.
Musda juga menjadi ruang refleksi mengenai tantangan organisasi pada masa depan. Dewan Pakar DPP ARUN, Prof. Pujiyono, mengingatkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar.
Mengutip teori perubahan sosial dan konsep butterfly effect, ia menjelaskan bahwa konsistensi dalam membangun kolaborasi akan melahirkan transformasi yang berkelanjutan.
“Setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci menciptakan transformasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi salah satu titik tekan Musda. Konsolidasi organisasi dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana memperkuat kapasitas advokasi agar mampu merespons dinamika hukum, demokrasi, dan persoalan sosial yang terus berkembang.
Ketua Panitia Musda, M. Deka S, mengatakan forum ini memang dirancang sebagai awal penguatan gerakan advokasi masyarakat.
“Kegiatan ini adalah titik tolak konsolidasi gerakan rakyat yang berorientasi pada penguatan hukum dan demokrasi. Kami ingin melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbicara secara terbuka dan solutif,” ujarnya.
Menurut Deka, dinamika yang muncul selama persidangan organisasi justru memperlihatkan kedewasaan kader dalam membangun organisasi secara demokratis.
“Pelaksanaan Musda I berjalan lancar dan khidmat. Dinamika yang terbangun menunjukkan besarnya komitmen seluruh kader untuk membesarkan ARUN di DKI Jakarta,” katanya.
Musda turut dihadiri jajaran pengurus pusat ARUN, antara lain Ketua Harian Johnny Situwanda, Sekretaris Jenderal Bungas T. Fernando Dulling, Bendahara Umum Zakia Assegaf, Dewan Penasehat Dr. Parlin Rumohorbu, serta perwakilan Polres Metro Jakarta Pusat.
Dengan berakhirnya Musda, DPD ARUN DKI Jakarta menargetkan penguatan program di bidang advokasi hukum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kepemudaan, serta kemitraan lintas sektor. Jakarta menjadi mata rantai berikutnya dalam konsolidasi nasional ARUN setelah pelaksanaan Musda di Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Tengah.
Bagi ARUN, Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan infrastruktur. Visi itu juga menuntut hadirnya demokrasi yang sehat, supremasi hukum yang kuat, serta masyarakat sipil yang aktif mengawal jalannya pemerintahan. Dari Musda pertamanya di Jakarta, organisasi itu ingin menegaskan bahwa memilih pengurus hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah membuktikan bahwa organisasi dapat terus relevan dan memberi manfaat bagi masyarakat di tengah perubahan zaman.
