GATRA MEDIA.com — Heboh di COP30 Brasil! Gagasan “Green Democracy” dari Ketua DPD RI Bikin Delegasi Negara Maju Terpukau. Laporan dari Belem, Brasil
Di tengah panas lembap Belem dan riuh perundingan yang biasanya hanya memantik gelengan kepala atau dengkuran halus para delegasi, sebuah kejutan datang dari paviliun Indonesia.
Pada Plenary Investment Forum COP30, Rabu siang waktu setempat, Sultan Baktiar Najamudin—Ketua DPD RI—tampil sebagai keynote speaker dan sukses mencuri panggung.
Bukan lewat gimmick. Bukan pula lantaran jargon hijau yang sudah terlalu sering diulang. Sultan membawa sesuatu yang baru, tajam, dan membuat sebagian delegasi negara maju mendadak menutup laptop: Green Democracy.
Delegasi Terdiam, Lalu Tepuk Tangan Pecah
Pidato Sultan yang bertajuk “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation” awalnya diduga bakal menjadi satu dari sekian presentasi normatif khas konferensi iklim. Tapi beberapa menit setelah ia bicara, suasana ruang plenary berubah.
“Indonesia tidak hanya mengikuti komitmen Paris Agreement — kami bergerak lebih jauh,” katanya, merujuk pada terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Sultan menambahkan bahwa DPD RI tengah mengawal tiga RUU strategis yang dianggap sebagai fondasi baru kebijakan iklim nasional:
RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Beberapa delegasi yang sejak pagi tampak kelelahan, mendadak menegakkan badan. Saat Sultan menutup bagian pertama pidatonya, tepuk tangan mengalir lebih panjang dari lazimnya untuk forum teknis.
Diplomasi Iklim Indonesia: Nada Baru, Sikap Lebih Tegas
Sultan menyebut kehadirannya sebagai dukungan langsung untuk misi diplomasi iklim Presiden Prabowo Subianto. Indonesia, menurutnya, ingin memperdalam kerja sama carbon storage, mempercepat transisi energi yang adil, dan memastikan integritas tata kelola lingkungan.
Dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia serta mangrove terluas, Indonesia disebut membawa “modal ekologis” yang membuat sejumlah negara maju tak lagi sekadar melirik, tapi mendekat.
Peringatan Keras: 70 Persen Kebijakan Iklim Dunia Gagal
Bagian paling sunyi dari ruangan justru terdengar saat Sultan mengutip laporan UNDP Global Climate Report 2024. Ia menyebut 70 persen kebijakan iklim global gagal bukan karena kekurangan teknologi, pendanaan, atau inovasi.
“Masalahnya politik. Integrasi kebijakan yang lemah,” ujarnya.
“Green Democracy harus hadir untuk memperbaiki titik lemah itu.”
Beberapa delegasi mencatat cepat; lainnya saling menatap. Kritik itu mengenai sasaran negara-negara yang selama ini getol mempromosikan energi bersih, tetapi gagap dalam konsolidasi politik domestik.
Green Democracy: Gagasan Politik Baru dari Indonesia
Green Democracy yang ditawarkan Sultan menempatkan lingkungan dalam jantung proses demokrasi. Bukan tempelan. Bukan aksesori.
Ia memaparkan bahwa demokrasi harus memadukan: kebutuhan daerah, kepentingan politik dan keadilan ekologis
Hasilnya adalah arah baru demokrasi yang tidak hanya mengejar representasi politik, tetapi juga ketahanan iklim serta kesejahteraan rakyat.
“Wacana iklim bukan hanya urusan teknis,” kata Sultan. “Ia adalah gerakan politik.”
Aksi Iklim Jadi Agenda Prioritas Senat Indonesia
Deklarasi yang cukup mengejutkan mengemuka di ujung pidatonya:
“Mulai saat ini, aksi iklim akan menjadi agenda prioritas DPD RI.”
Beberapa delegasi mengangguk, sebagian lainnya menandai kalimat itu sebagai sinyal langkah politik yang tidak biasa dari seorang pimpinan lembaga legislatif.
Sultan bahkan mengusulkan pembentukan pertemuan khusus antar-parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis. Ide yang langsung memantik diskusi lanjutan antara staf diplomatik beberapa negara.
Delegasi Berebut Mengundang
Pidato 13 menit itu langsung berbuah kerumunan. Perwakilan dari Eropa, Asia Timur, dan bahkan Kanada tampak menyodorkan kartu nama. Beberapa mengundang Sultan untuk berbicara dalam forum nasional mereka, menyebut gagasannya “segar”, “tegas”, dan “memberi arah baru pada politik iklim”.
Ketika forum berakhir, satu kesan mengental:
Green Democracy bukan sekadar gagasan Indonesia. Ia sedang menyeberang panggung, menjadi model baru yang ditunggu dalam percaturan iklim global.
Di Belem, Indonesia bukan lagi sekadar peserta COP — tetapi penggagas wacana.
